PERJANJIAN DAMAI HELSINKI: AKHIR KONFLIK GAM DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (1976-2005)

SAHRUL NUR MUSLIM, . (2022) PERJANJIAN DAMAI HELSINKI: AKHIR KONFLIK GAM DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (1976-2005). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (477kB)
	Text BAB 1.pdf Download (156kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai konflik yang terjadi di Aceh, GAM dan Pemerintah Republik Indonesia yang diselesaikan melalui perjanjian damai. Terdapat tiga tujuan utama dalam skripsi ini, yaitu Pertama, Mengetahui latar belakang berdirinya Gerakan Aceh Merdeka. Kedua, Mengetahui proses rekonsiliasi Pemerintah Indonesia dalam menangani Gerakan Aceh Merdeka. Ketiga, Mengetahui bagaimana proses perundingan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka dalam penyelesaian konflik hingga melahirkan Perjanjian Damai Helsinki. Penelitian sejarah merupakan metode yang digunakan dalam penelitian, dibagi beberapa tahap: heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi atau penulisan sejarah. Sumber yang digunakan dalam penelitian adalah surat kabar, buku, jurnal artikel, dan laporan yang sesuai dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat kesimpulan bahwa, konflik yang terjadi di Aceh dikarenakan ketidakadilan ekonomi yang dilakukan oleh kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Aceh dengan ditandai berdirinya Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Dalam penyelesaian, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan konflik, dari mulai pemerintahan Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri, belum berhasil dalam menyelesaikan konflik Aceh. Proses penyelesaian konflik baru berhasil masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dengan melalui perundingan yang cukup panjang, di Helsinki, Finlandia. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan konflik karena bangkitnya rasa saling percaya untuk mengakhiri konflik dengan melahirkan Perjanjian Damai Helsinki atau yang dikenal dengan Memorandum of Understanding Helsinki pada 15 Agustus 2005. Secara umum, isi dari perjanjian damai Helsinki adalah Pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, pengampunan serta pengurangan masa tahanan dan anggota GAM kembali kedalam masyarakat Aceh dalam terwujudnya reintegrasi, pengaturan keamanan, dan membentuk tim monitoring di Aceh. This study discusses the conflicts that occurred in Aceh, GAM and the Government of the Republic of Indonesia which were resolved through a peace agreement. There are three main objectives in this thesis, namely: First, to know the background of the founding of the Free Aceh Movement. Second, knowing the reconciliation process of the Indonesian government in dealing with the Free Aceh Movement. Third, knowing how the negotiation process carried out by the Government of Indonesia and representatives of the Free Aceh Movement in resolving conflicts led to the birth of the Helsinki Peace Agreement. Historical research is a method used in research, divided into several stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography or historical writing. The sources used in the research are newspapers, books, journal articles, and reports that are in accordance with the discussion. Based on the results of the study, it can be concluded that the conflict that occurred in Aceh was due to economic injustice carried out by the Indonesian Government's policies towards the Acehnese people, marked by the establishment of the Free Aceh Movement which aims to make Aceh an independent nation and state separate from the Unitary State of the Republic of Indonesia. was founded by Tengku Hasan Muhammad in Tiro. In settlement, the Government of Indonesia took several ways to resolve the conflict, starting from the Soeharto government to Megawati Soekarnoputri, but they have not succeeded in resolving the Aceh conflict. The conflict resolution process was only successful during the leadership of Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla, through lengthy negotiations, in Helsinki, Finland. Both parties agreed to resolve the conflict because of the rise of mutual trust to end the conflict by giving birth to the Helsinki Peace Agreement or known as Memorandum of Understanding on August 15, 2005. In general, the contents of the Helsinki peace agreement are the Government of Aceh, human rights, forgiveness and reducing the period of detention and returning GAM members to Acehnese society in the realization of reintegration, security arrangements, and forming a monitoring team in Aceh.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. Abdul Syukur, M.Hum ; 2). Dr. M. Fakhruddin, M.Si
Subjects:	Ilmu Sejarah > Kumpulan Peristiwa Tertentu
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User:	Users 13190 not found.
Date Deposited:	23 Feb 2022 03:54
Last Modified:	23 Feb 2022 03:54
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/22536

Actions (login required)

View Item