PERAN LBH APIK JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

NINDA RAHMAWATI, . (2017) PERAN LBH APIK JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

Text SKRIPSI NINDA RAHMAWATI.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini secara garis besar memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk mendeskripsikan peranan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT. Kedua, untuk mendeskripsikan bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT. Ketiga, untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang bekerja di LBH APIK Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung sejak bulan Febuari-April 2017, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep Civil Society, Peran CSO, dan NGO. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama peranan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT dilakukan dengan advokasi pendampingan hukum, advokasi kebijakan kasus, dan pemberdayaan hukum kepada korban KDRT. Dalam peranan advokasi pendampingan hukum terbagi menjadi litigasi dan non litigasi. Sedangkan untuk peranan advokasi kebijakan kasus meliputi 2 tingkatan yaitu tingkat komunitas dan tingkat pengambil kebijakan. Untuk peranan pemberdayaan hukum dilakukan dengan melakukan kegiatan traning tentang hukum dan gender kepada para korban KDRT yang kasusnya ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Kedua, bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta kepada korban KDRT berupa konsultasi, pendampingan layanan (psikolgis dan rumah aman), mediasi, pembuatan draft, pelaporan ke polisi, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, hambatan yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudukan keadilan bagi para perempuan korban KDRT yaitu proses hukum yang lama dan memakan waktu, belum ada kesepahaman Aparat Penegak Hukum mengenai pembuktian minimal dalam UU PKDRT , penanganan yang sulit pada kasus KDRT psikis, dan ketidakterbukaan korban dalam menceritakan kasus KDRT yang dialaminya. This research has three main objectives. First, to describe the role of LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence. Secondly, to describe the form of case handling conducted by LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence. Third, to describe the obstacles faced by LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence. This research used qualitative approach with descriptive method. Informants in this research are 5 people working in LBH APIK Jakarta. Data collection techniques were conducted through indepth interview technique, direct observation since February-April 2017, and documentation study. This research uses the concept of Civil Society, Role of CSO, and NGO. The results of this study indicate that the first role of LBH APIK Jakarta in bringing about justice for women victims of domestic violence is done by advocating legal assistance, case policy advocacy, and legal empowerment to victims of domestic violence. In the role of advocacy of legal assistance is divided into litigation and non litigation. While for the role of policy advocacy case covering 2 level that is level of community and policy maker level. For the role of legal empowerment done by doing training activity about law and gender to victims of KDRT whose case handled by LBH APIK Jakarta. Second, the form of case management conducted by LBH APIK Jakarta to the victims of Domestic Violence in the form of consultation, mentoring service (psycholgis and safe house), mediation, drafting, reporting to police, prosecutor and court. Third, the obstacles faced by LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence is long and time consuming legal process, there is not understanding of Law Enforcement Officials concerning minimum provision in UU PKDRT, difficult handling in cases of psychological violence, and the innocence of victims in recounting cases of domestic violence they experienced.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1) Dr. Ikhlasiah Dalimonthe, M.Si 2) Abdul Rahman Hamid, SH, MH
Subjects:	Ilmu Sosial > Sosiologi
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Sosiologi
Depositing User:	sawung yudo
Date Deposited:	14 Apr 2022 03:54
Last Modified:	14 Apr 2022 03:54
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/26615

Actions (login required)

View Item