KELOMPOK KERJA PETISI 50 DI TENGAH KRISIS PARTISIPASI POLITIK ORDE BARU TAHUN 1978-1998

AJI TRI WIKONGKO, . (2014) KELOMPOK KERJA PETISI 50 DI TENGAH KRISIS PARTISIPASI POLITIK ORDE BARU TAHUN 1978-1998. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (77kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (204kB)
	Text 8. BAB IV.pdf Download (198kB)
	Text 9. BAB V.pdf Download (78kB)
	Text 6. BAB II.pdf Download (224kB)
	Text 7. BAB III.pdf Download (243kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (123kB)
Preview	Image LEMBAR PENGESAHAN.jpg Download (1MB) | Preview
	Text SURAT PERNYATAAN.pdf Download (810kB)
	Text 1. BAGIAN DEPAN (ABSTRAK - DAFTAR LAMPIRAN).pdf Download (116kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas Petisi 50 yang terwujud dalam Kelompok Kerja Petisi 50 tahun 1978-1998. Mulai dari penyebab munculnya aktivitas sejumlah elit penentang rezim Orde Baru yang termanifestasi dalam Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, Forum Komunikasi dan Studi TNI AD, Komite 26, Petisi 50 dan Kelompok Kerja Petisi 50. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan tehnik penulisan deskriptif-naratif. Sumber data diperoleh dari dokumen yang terdapat di Arsip Nasional, surat kabar sezaman, wawancara narasumber dan beberapa buku serta majalah yang mendukung informasi penelitian. Dalam skripsi ini dipaparkan format politik dan ekonomi Orde Baru, dimana fokus pertumbuhan ekonomi yang pesat dikedepankan dibandingkan dengan pemerataan ekonomi menjadi ciri utama pembangunan masa Orde Baru. Para tehnokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro merupakan arsitek utama dalam pembangunan masa Orde Baru. Kendati mampu menciptakan prestasi yang mengesankan, namun format kebijakan ekonomi Orde Baru tetap diperdebatkan oleh masyarakat luas. Perdebatan terkait masalah ekonomi semakin serius kearah penentangan dan meluas dari masalah ekonomi hingga masalah politik. Sikap penentangan masyarakat terhadap rezim Orde Baru, merangsang rezim untuk melakukan upaya peningkatan represif sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Sikap represif itu ditunjukkan dengan upaya konsolidasi dalam struktur pemerintahan, pengefektifan lembaga-lembaga ekstrakonstitusional seperti Kopkamtib, Opsus dan Bakin. Dalam sistem politik nasional pembatasan terhadap kebebasan berpolitik mulai ditunjukkan dengan adanya fusi Partai Politik tahun 1973. Sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan Orde Baru telah menciptakan rezim yang hegemonik, dan menciptakan keadaan yang tidak seimbang dimana masyarakat semakin kehilangan peran politiknya. Puncaknya pada tahun 1978 partisipasi politik masyarakat benar-benar dilumpuhkan, ditandai dengan dikeluarkannya NKK/BKK. Krisis Partisipasi Politik kemudian mendorong sejumlah elit dari berbagai kalangan masyarakat untuk menyikapi keadaan yang semakin memprihatinkan. Seluruh elit sepakat bahwa sumber utama berbagai permasalahan yang ada berpangkal pada penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berbagai forum terbentuk seperti Fosko TNI AD, LKB dan Komite 26 yang diperankan oleh sejumlah elit menuntut pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang juga merupakan janji Presiden Soeharto sebagaimana pidato kenegaraan pertama di DPR tanggal 16 Agustus 1967. Aktivitas sejumlah elit tersebut telah sikap intoleransi rezim Orde Baru. Puncaknya diekspresikan dalam Pidato Soeharto pada tanggal 27 Maret 1980 dalam rangka Rapim ABRI di Pekanbaru dan Pidato Soeharto pada tanggal 16 April 1980 dalam rangka HUT Kopassandha di Cijantung. Ekspresi itu yang kemudian mendorong lahirnya sebuah petisi pernyataan keprihatinan yang ditandatangani oleh 50 tokoh atau dikenal dengan sebutan Petisi 50. Pertentangan antara rezim Orde Baru dan penandatangan dan simpatisan Petisi 50 pun semakin tegas dengan dibentuknya Kelompok Kerja Petisi 50 dibawah payung LKB. Petisi 50 merupakan gerakan moral dan bukan merupakan sebuah organisasi penentang, sedangkan Kelompok Kerja Petisi 50 merupakan badan pekerja yang dibentuk untuk meneruskan upaya memonitoring proses penyelenggaraan negara. Kelompok Kerja Petisi 50 sebagai badan pekerja melakukan tugas untuk mengumpulkan berbagai aspirasi dan pikiran dalam. Meskipun mendapat sikap intoleran dari rezim Orde Baru berupa kematian perdata, tetapi tidak menyurutkan sikap kritis terhadap berbagai penyelewengan hingga kehancuran rezim Orde Baru.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Drs. Setiadi Sulaiman., ; 2). Adi Nusferadi, M. Hum.
Subjects:	Ilmu Sosial > Sejarah Ekonomi, Kondisi Ekonomi
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User:	Users 14614 not found.
Date Deposited:	08 Aug 2022 02:58
Last Modified:	08 Aug 2022 02:58
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/32371

Actions (login required)

View Item