PERAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR PADA MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949-1950)

RIZKY FADHILLAH, . (2024) PERAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR PADA MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949-1950). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER .pdf Download (3MB)
	Text BAB 1 .pdf Download (1MB)
	Text BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran politik Mohammad Natsir pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949-1950. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda dengan beragam strateginya ingin menguasai Indonesia kembali. Salah satu strategi yang digunakan Belanda ialah pembentukan negara-negara bagian yang dimulai melalui Perjanjian Malino pada tahun 1946. Pembentukan negara-negara bagian ini mengalami beragam kemajuan hingga mencapai puncaknya pada saat Konferensi Meja Bundar yang berhasil menjadikan Indonesia negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, terjadi pergolakan di daerah-daerah menuntut kembalinya bentuk negara kesatuan. Mohammad Natsir dengan kejeliannya membaca situasi dan kondisi saat itu kemudian mengajukan suatu mosi yang akhirnya mosi ini dijadikan landasan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk mengatasi problematika yang terjadi saat itu. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif naratif. Pada penelitian ini penulis juga menjelaskan bagaimana strategi Mohammad Natsir agar mosi yang diajukannya dapat diterima setiap fraksi dalam parlemen RIS. Untuk meyakinkan setiap fraksi dalam parlemen RIS tersebut, Mohammad Natsir melakukan kunjungan ke setiap negara-negara bagian, selain itu Natsir juga melakukan pertemuan dengan setiap pemimpin fraksi yang ada di parlemen RIS, Natsir juga menjelaskan permasalahan yang utama bukanlah perihal unitarisme dan federalisme, sehingga perlu melepaskan pembicaraan pada hal-hal yang berkaitan dengannya, Natsir juga menekankan pemerintah haruslah mengambil penyelesaian secara integral untuk mengatasi permasalahan saat itu. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sikap dari setiap fraksi yang ada di parlemen RIS terhadap pembentukan negara kesatuan, dari jawaban yang diberikan oleh fraksi-fraksi tersebut, semua fraksi sepakat tentang pembentukan negara kesatuan yang merupakan hasil dari Mosi Integral Natsir. Selain itu, semua fraksi menganggap bahwa pembentukan negara kesatuan merupakan kehendak seluruh rakyat dan harus dilaksanakan segera. Kata Kunci: Mohammad Natsir, Mosi Integral, Republik Indonesia Serikat. ***** This research aims to explain the political role of Mohammad Natsir during the United Republic of Indonesia in 1949-1950. When Indonesia proclaimed its independence on 17 August 1945, the Dutch with various strategies wanted to regain control of Indonesia. One of the strategies used by the Dutch was the formation of states which began with the Malino Agreement in 1946. The formation of these states experienced various progresses until it reached its peak at the Round Table Conference which succeeded in making Indonesia a federal state under the name of the Republic of the United States of Indonesia. After the formation of the Republic of Indonesia, there were upheavals in the regions demanding a return to the unitary state. Mohammad Natsir with his foresight in reading the situation and conditions at that time then proposed a motion which was finally used as a basis by the government of the Republic of Indonesia to overcome the problems that occurred at that time. This research uses a historical method with a descriptive narrative approach. In this study, the author also explains how Mohammad Natsir's strategy was to make his motion acceptable to every faction in the RIS parliament. To convince each faction in the RIS parliament, Mohammad Natsir made visits to each state, besides that Natsir also held meetings with each faction leader in the RIS parliament, Natsir also explained that the main problem was not about unitarism and federalism, so it was necessary to let go of discussions on matters related to it, Natsir also emphasised that the government must take an integral solution to overcome the problems at that time. This research also explains the attitude of each faction in the RIS parliament towards the formation of a unitary state, from the answers given by the factions, all factions agreed on the formation of a unitary state which was the result of Natsir's Integral Motion. In addition, all factions considered that the formation of a unitary state was the will of the entire people and must be implemented immediately. Keywords: Mohammad Natsir, Integral Motion, United Republic of Indonesia

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. M. Fakhruddin, M.Si. ; 2). Dr. Kurniawati, M.Si.
Subjects:	Ilmu Sejarah > Kronologis Sejarah Ilmu Sejarah > Biografi
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User:	Users 22872 not found.
Date Deposited:	01 Aug 2024 11:09
Last Modified:	01 Aug 2024 11:09
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/47747

Actions (login required)

View Item