SIKAP POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXXIII TAHUN 1967 TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SOEKARNO (Studi Kualitatif pada Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

ROMAN DE USA, . (2025) SIKAP POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA NOMOR XXXIII TAHUN 1967 TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SOEKARNO (Studi Kualitatif pada Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (978kB)
	Text BAB 1.pdf Download (455kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (379kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap politik kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan tersebut selama puluhan tahun menjadi simbol penghilangan legitimasi politik terhadap Presiden Soekarno, yang dikaitkan dengan peristiwa G30S/PKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara, Tenaga Ahli DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komisi VII, serta Kepala Bagian PDSI Setjen MPR RI sebagai expert opinion, disertai dokumentasi sebagai penguat validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap politik kader PDI Perjuangan terhadap pencabutan Ketetapan tersebut didasari oleh tiga dimensi: (1) orientasi kognitif yang menegaskan bahwa Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 bersifat politis dan tidak berdasar hukum yang sah; (2) orientasi afektif yang menunjukkan ikatan emosional kader terhadap Bung Karno sebagai proklamator dan ikon ideologis partai; dan (3) orientasi evaluatif yang melihat pencabutan Ketetapan sebagai langkah afirmatif dalam meluruskan sejarah dan menghapus stigma politik masa lalu. Pencabutan Ketetapan (TAP) ini juga dipahami sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah nasional dan pembuktian ideologis terhadap nilai-nilai Soekarnoisme yang menjadi dasar perjuangan PDI Perjuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap politik kader PDI Perjuangan terhadap pencabutan Ketetapan MPRS No. XXXIII Tahun 1967 mencerminkan konsistensi ideologis partai sekaligus menjadi representasi peran politik dalam pelurusan sejarah nasional. Temuan ini memperkaya kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang sikap politik, ideologi partai, dan rekonsiliasi sejarah nasional. ***** This study aims to analyze the political attitudes of Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) cadres toward the revocation of Provisional People’s Consultative Assembly Decree (TAP MPRS) No. XXXIII of 1967, which revoked the state governance authority from President Soekarno. For decades, this decree symbolized the political delegitimization of President Soekarno, particularly in relation to the G30S/PKI incident. The research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with the Head of the Jakarta Utara Branch Leadership Council (DPC) of PDI Perjuangan, an Expert Staff member of Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the PDI Perjuangan faction, and the Head of the Data and Information Center (PDSI) of the MPR Secretariat as an expert opinion, supported by documentation for data validity. The findings indicate that the political attitudes of PDI Perjuangan cadres toward the revocation are based on three dimensions: (1) cognitive orientation, which asserts that TAP MPRS No. XXXIII of 1967 was politically motivated and lacked legal validity; (2) affective orientation, which reflects the emotional attachment of cadres to Soekarno as a national hero and ideological figure; and (3) evaluative orientation, which views the revocation as an affirmative step toward historical correction and the removal of political stigmas from the past. The revocation is also interpreted as a form of national historical reconciliation and an ideological affirmation of Soekarnoism as the foundational value of PDI Perjuangan’s political struggle. This research concludes that the political attitudes of PDI Perjuangan cadres toward the revocation of TAP MPRS No. XXXIII of 1967 reflect the party’s ideological consistency and illustrate the political role in correcting national historical narratives. The findings contribute to political science literature, particularly in the areas of political attitude, party ideology, and national historical reconciliation.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Mohammad Maiwan, Ph.D. ; 2). Iqbal Syafrudin, S.Pd., M.I.P.
Subjects:	Ilmu Politik > Ilmu Politik (umum) Ilmu Politik > Ideologi Politik Ilmu Politik > Institusi politik (Indonesia) Ilmu Politik > Pancasila Ilmu Politik > Pemerintahan Lokal dan Sistem Pemerintahan Negara Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User:	ROMAN DE USA .
Date Deposited:	13 Aug 2025 03:22
Last Modified:	13 Aug 2025 03:22
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/60306

Actions (login required)

View Item