AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN DETIK.COM MENGENAI DEMONSTRASI REVISI UU TNI (ANALISIS WACANA KRITIS THEO VAN LEEUWEN)

GABRIELLE PATRICK JUNIOR, . (2026) AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN DETIK.COM MENGENAI DEMONSTRASI REVISI UU TNI (ANALISIS WACANA KRITIS THEO VAN LEEUWEN). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (877kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (260kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan DPR RI pada Maret 2025 memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi isu nasional yang menyedot perhatian publik. Fenomena ini kemudian menjadi sorotan utama media massa, salah satunya Detik.com yang secara intens memberitakan berbagai peristiwa demonstrasi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sukabumi, Kediri, hingga Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wacana yang dibentuk oleh Detik.com dalam pemberitaan mengenai demonstrasi penolakan revisi UU TNI dengan menggunakan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen. Dengan pembatasan waktu pada periode 20 Maret hingga 27 Maret 2025, penelitian ini menganalisis sepuluh berita yang dipublikasikan di kanal detikNews, detikJabar, dan detikJatim, semuanya merupakan bagian dari Detik.com, untuk menelusuri representasi aktor sosial dalam konstruksi teks media. Penelitian ini menggunakan konsep utama representasi aktor sosial yang mencakup strategi inklusi dan eksklusi dengan berbagai bentuk seperti pasifasi, nominalisasi, penggantian anak kalimat, diferensiasi–indiferensiasi, objektivasi–abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi–indeterminasi, asimilasi–individualisasi, serta asosiasi–disosiasi. Melalui strategi-strategi tersebut, peneliti menelaah bagaimana Detik.com menampilkan, menyembunyikan, atau menghapus aktor sosial tertentu dalam teks berita. Analisis dilakukan dengan menelusuri aspek linguistik, pilihan diksi, bentuk kalimat, hingga cara media menstrukturkan hubungan antar aktor dalam wacana. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori kritis, khususnya dalam melihat bagaimana bahasa digunakan media untuk membentuk, mempertahankan, atau menegaskan relasi kuasa dan ideologi tertentu di ruang publik. Wacana yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada periode 20 hingga 27 Maret 2025, dan memiliki indikasi keberpihakan kepada suatu pihak. Berdasarkan pembatasan tersebut, penelitian ini menggunakan 10 wacana yang sesuai dengan kriteria tersebut. Selain itu, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian akan mendeskripsikan bagaimana Detik.com menampilkan, menyembunyikan, atau menghapus aktor sosial tertentu dalam sebuah berita. Selanjutnya, penelitian ini juga menghadirkan triangulator yang akan memvalidasi hasil temuan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com merepresentasikan aktor sosial secara tidak seimbang dalam pemberitaan demonstrasi penolakan revisi UU TNI. Melalui strategi pasifasi, nominalisasi dan penggantian anak kalimat, Detik.com sering menghilangkan subjek pelaku dalam kalimat sehingga tindakan aparat kepolisian yang bersifat represif tidak tampak secara langsung dan digambarkan secara netral sebagai bagian dari penegakan ketertiban. Sementara itu, massa demonstran justru direpresentasikan secara negatif melalui strategi diferensiasi, kategorisasi, abstraksi, dan determinasi, dengan penggunaan istilah seperti “massa anarkis”, “perusuh”, atau “provokator” yang membentuk citra bahwa kelompok sipil merupakan sumber kekacauan. Narasi berita Detik.com juga lebih menonjolkan kerusakan fasilitas, kemacetan, dan bentrokan fisik dibandingkan substansi tuntutan demonstran, sehingga aspek dramatik lebih dikedepankan ketimbang konteks politik yang melatarbelakangi aksi. Selain itu, strategi objektivasi, asosiasi, dan asimilasi digunakan untuk menegaskan posisi aparat sebagai simbol stabilitas sosial, sementara individu-individu dari kelompok demonstran dilebur ke dalam kategori kolektif yang homogen dan tidak memiliki identitas personal. Pola representasi ini menunjukkan bahwa Detik.com secara ideologis membingkai wacana revisi UU TNI dengan kecenderungan melegitimasi tindakan aparat serta mendelegitimasi gerakan demonstran, menjadikan media tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan turut memperkuat konstruksi kekuasaan dan membentuk persepsi publik terhadap relasi antara negara dan masyarakat sipil. Hasil temuan tersebut juga dikonfirmasi oleh triangulator yang merupakan jurnalis dan akademisi sehingga bisa memberikan perspektif yang netral. Berdasarkan hasil analisis wacana Detik.com pada periode 20 Maret hingga 27 Maret 2025 dengan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen dan teori kritis, peneliti menyimpulkan bahwa Detik.com secara ideologis membingkai pemberitaan demonstrasi revisi UU TNI melalui pola representasi yang memihak kepada aparat negara. Detik.com secara halus melegitimasi tindakan aparat keamanan serta mendelegitimasi aksi demonstran yang menolak revisi UU TNI. Dengan demikian, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor ideologis yang turut membentuk persepsi publik terhadap isu demokrasi, kebebasan sipil, dan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil di Indonesia. ***** The revision of the Indonesian National Armed Forces Law (TNI Law) passed by the Indonesian House of Representatives in March 2025 sparked a wave of large demonstrations in various regions in Indonesia and became a national issue that attracted public attention. This phenomenon then became the main focus of the mass media, one of which was Detik.com, which intensively reported on various demonstrations in Jakarta, Surabaya, Bandung, Sukabumi, Kediri, and Karawang. This study aims to examine how Detik.com shaped the discourse in its reporting on the demonstrations against the revision of the TNI Law using Theo van Leeuwen's critical discourse analysis model. With a time frame from March 20 to March 27, 2025, this study analyzes ten news articles published on the detikNews, detikJabar, and detikJatim channels, all of which are part of Detik.com, to trace the representation of social actors in the construction of media texts. This study uses the main concept of social actor representation, which includes inclusion and exclusion strategies in various forms, such as passivation, nominalization, clause replacement, differentiation–indifference, objectification–abstraction, nomination–categorization, nomination–identification, determination–indetermination, assimilation–individualization, and association–dissociation. Through these strategies, the researcher examines how Detik.com displays, hides, or removes certain social actors in news texts. The analysis was conducted by examining linguistic aspects, diction choices, sentence structures, and how the media structures the relationships between actors in discourse. The results of the analysis are then linked to critical theory, particularly in seeing how language is used by the media to form, maintain, or assert certain power relations and ideologies in the public sphere. The discourse used in this study is limited to the period from March 20 to 27, 2025, and shows indications of bias towards one party. Based on these limitations, this study uses 10 discourses that meet these criteria. In addition, using descriptive qualitative methods, this study will describe how Detik.com displays, hides, or removes certain social actors in a news story. Furthermore, this study also presents a triangulator that will validate the findings of this study. The results of the study show that Detik.com represents social actors in an unbalanced manner in its coverage of demonstrations against the revision of the TNI Law. Through strategies of passivization, nominalization, and clause replacement, Detik.com often omits the subject of the action in sentences so that the repressive actions of the police are not directly apparent and are described neutrally as part of maintaining order. Meanwhile, the demonstrators are represented negatively through strategies of differentiation, categorization, abstraction, and determination, with the use of terms such as “anarchist masses,” “rioters,” or “provocateurs” that create the image that civilian groups are the source of chaos. Detik.com's news narrative also emphasizes damage to facilities, traffic jams, and physical clashes rather than the substance of the demonstrators' demands, so that the dramatic aspects are foregrounded rather than the political context behind the action. In addition, the strategies of objectification, association, and assimilation are used to reinforce the position of the authorities as symbols of social stability, while individuals from the demonstrator group are merged into a collective category that is homogeneous and lacks personal identity. This pattern of representation shows that Detik.com ideologically frames the discourse on the revision of the TNI Law with a tendency to legitimize the actions of the authorities and delegitimize the demonstrators' movement, making the media not merely convey facts, but also reinforce the construction of power and shape public perceptions of the relationship between the state and civil society. These findings were also confirmed by triangulators who are journalists and academics, thus providing a neutral perspective. Based on the results of Detik.com's discourse analysis for the period March 20 to March 27, 2025, using Theo van Leeuwen's critical discourse analysis model and critical theory, the researcher concluded that Detik.com ideologically framed its coverage of the demonstrations against the revision of the TNI Law through a pattern of representation that favored state officials. Detik.com subtly legitimizes the actions of the security apparatus and delegitimizes the actions of demonstrators who reject the revision of the TNI Law. Thus, the media not only acts as a conveyor of information, but also as an ideological actor that helps shape public perception of issues of democracy, civil liberties, and the power relations between the state and civil society in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. M. Fikri Akbar, S.Ikom., M.Si., M.M. ; 2). Sandy Allifiansyah, P.hD.
Subjects:	Karya Umum > Jurnalisme, Media Berita, Penerbitan Ilmu Sosial > Ilmu Sosial (Umum) Ilmu Sosial > Kondisi Sosial,Masalah Sosial,Reformasi Sosial Ilmu Sosial > Komunikasi
Divisions:	FIS > S1 Ilmu Komunikasi
Depositing User:	Gabrielle Patrick Junior .
Date Deposited:	29 Jan 2026 06:04
Last Modified:	29 Jan 2026 06:04
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/64312

Actions (login required)

View Item