PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI: DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN UPAYA PENYUSUNAN KONSTITUSI BARU DALAM KONSTITUANTE 1957-1959

PRIYO ARIF WICAKSONO, . (2026) PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI: DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN UPAYA PENYUSUNAN KONSTITUSI BARU DALAM KONSTITUANTE 1957-1959. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (664kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (938kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (662kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah Panitia Persiapan Konstitusi (PPK) sebagai salah satu alat kelengkapan Konstituante Republik Indonesia dalam proses penyusunan konstitusi baru pada tahun 1957–1959. Fokus penelitian diarahkan pada latar belakang pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, struktur dan mekanisme kerjanya serta dinamika yang terjadi dalam perumusan Materi Muatan Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, kemudian diverifikasi melalui kritik eksternal dan internal. Sumber yang telah teruji selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh fakta sejarah, yang kemudian disusun menjadi tulisan sejarah secara kronologis dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dibentuk sebagai respons terhadap kompleksitas pembahasan dalam Konstituante yang beranggotakan 514 orang dengan latar belakang ideologi yang beragam. Melalui pembentukan komisi-komisi konstitusi dan mekanisme pembahasan berjenjang, PPK berperan menghimpun, mengolah, dan merumuskan berbagai materi muatan konstitusi sebelum diajukan kepada Sidang Pleno Konstituante. Penelitian ini menemukan bahwa PPK tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis penyusun rancangan konstitusi, tetapi juga menjadi ruang negosiasi politik dan ideologis yang mempertemukan berbagai gagasan mengenai dasar negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, wilayah, dan identitas negara. Meskipun berhasil menghasilkan sejumlah rumusan penting, PPK tidak mampu menyelesaikan kebuntuan terkait dasar negara akibat kuatnya fragmentasi ideologis antara kelompok pendukung Pancasila, Islam, dan Sosial-Ekonomi. Pada akhirnya, proses penyusunan konstitusi terhenti setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante beserta seluruh alat kelengkapannya. ***** This study aims to reconstruct the history of the Constitutional Preparatory Committee (Panitia Persiapan Konstitusi or PPK) as one of the auxiliary bodies of the Constituent Assembly of the Republic of Indonesia in the process of drafting a new constitution between 1957 and 1959. The research focuses on the background of the establishment of the Constitutional Preparatory Committee, its organizational structure and working mechanisms, as well as the dynamics involved in the formulation of constitutional provisions. This study employs the historical method, consisting of four stages: heuristics, verification, interpretation, and historiography. The heuristic stage was conducted by collecting relevant historical sources, which were subsequently verified through external and internal criticism. The verified sources were then interpreted to generate historical facts, which were finally organized into a chronological and analytical historical narrative. The findings reveal that the Constitutional Preparatory Committee was established as a response to the complexity of deliberations within the Constituent Assembly, which consisted of 514 members representing diverse ideological backgrounds. Through the establishment of constitutional commissions and a multi-tiered deliberative mechanism, the committee functioned to collect, process, and formulate various constitutional provisions before submitting them to the plenary sessions of the Constituent Assembly. This study finds that the committee served not merely as a technical body responsible for drafting constitutional proposals, but also as a forum for political and ideological negotiation that brought together competing ideas concerning the state foundation, human rights, governmental structure, territorial issues, and national identity. Although the committee successfully produced several important constitutional formulations, it was unable to resolve the deadlock surrounding the state foundation due to the deep ideological divisions between supporters of Pancasila, Islam, and the Socio-Economic principle. Ultimately, the constitution-making process came to an end following President Sukarno’s Presidential Decree of 5 July 1959, which dissolved the Constituent Assembly along with all of its auxiliary bodies.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dr. Kurniawati, M.Si. ; 2). Dr. Abrar, M.Hum.
Subjects:	Karya Umum > Karya Tulis Perguruan TInggi Ilmu Sejarah > Kumpulan Peristiwa Tertentu Ilmu Sejarah > Sejarah Perjanjian Diplomatik > Arsip Sejarah Ilmu Sejarah > Kronologis Sejarah Ilmu Politik > Dokumen Parlemen dan Kepresidenan Ilmu Politik > Ilmu Politik (umum) Ilmu Politik > Teori Politik Ilmu Politik > Ideologi Politik Ilmu Politik > Institusi politik (Indonesia) Ilmu Politik > Pancasila Ilmu Politik > Pemerintahan Lokal dan Sistem Pemerintahan Negara Hukum > Hak Asasi Manusia Hukum > Hukum Tata Negara Ilmu Sosial > Kewarganegaraan
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User:	Priyo Arif Wicaksono .
Date Deposited:	22 Jul 2026 06:20
Last Modified:	22 Jul 2026 06:20
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/66912

Actions (login required)

View Item