HERNIS UMMI BUDIYANTI, . (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG DEPOK SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN PADA ANAK. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
Text
Abstrak.pdf Download (8kB) |
|
Text
cover.pdf Download (164kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) |
|
Text
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) |
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB) |
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.pdf Download (216kB) |
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.pdf Download (216kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (236kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang empiris mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Depok Sebagai Kota Layak Anak Dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara deskriptif, kemudian dibuat kesimpulan.PeraturanDaerah Nomor 15 Tahun 2013 dalam mencegah kekerasan pada anak belum diimplementasikan dengan maksimal karena proses implementasinya baru pada tahap sosialisasi, padahal program Kota Layak Anak ini adalah RAD Kota Depok tahun 2011-2016. Artinya adalah padatahun 2016 ini seharusnya sudah pada tahap pelaksanaan seluruh program dan tinggal melakukan tahap akhir, yaitu evaluasi. Belum maksimalnya implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini berdampak pada belum berhasilnya pemerintah melakukan upaya untuk menangani masalah kasus kekerasan pada anak di Kota Depok. Hal ini dapat dilihat dari walaupun Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 telah lahir tapi jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Depok justru terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang paling besar dalam pengimplementasian perda ini adalah karena tidak adanya anggaran APBD yang dialokasikan khusus untuk menjalankan perda ini dan kurangnya sinergisitas antar implementor dalam mengimplementasikan perda tentang Kota Layak Anak ini. Langkah ke depan yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana APBD yang khusus dialokasikan untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 ini, menguatkan sinergisitas serta komitmen implementor untuk menjalankan tugasnya dalam mengimplementasika perda ini agar tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 dapat tercapai, dan membuat program-program mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak selain sosialisasi.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Ilmu Sosial (Umum) |
Divisions: | FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
Depositing User: | Users 29 not found. |
Date Deposited: | 07 Aug 2020 15:33 |
Last Modified: | 07 Aug 2020 15:33 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/8331 |
Actions (login required)
View Item |