PERUBAHAN PEMERINTAHAN DEPOK PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG HINGGA AWAL KEMERDEKAAN RI (1942-1952)

DIMAS KURNIAWAN, . (2020) PERUBAHAN PEMERINTAHAN DEPOK PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG HINGGA AWAL KEMERDEKAAN RI (1942-1952). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (565kB)
	Text BAB 1.pdf Download (292kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (83kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (860kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan pemerintahan Depok pada masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan RI dalam kurun waktu 1942 sampai dengan 1952. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah-langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang dapat digunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder. Diantaranya yaitu seperti Reglement van het Land Depok (Buitenzorg, 1913) bisa dikatakan sebagai sumber primer karena se zaman sewaktu wilayah Depok yang membentuk suatu pemerintahan mandiri. adapun sumber sekunder berupa buku yang relevan dengan perkembangan industri rokok kretek di Kudus tahun 1933-1970. Serta buku Gedoran Depok: Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955 (Wenri Wanhar), Potret Kehidupan Sosial & Budaya Masyarakat Depok Tempo Doeloe (Yano Jonathans), Jejak – Jejak Masa Lalu Depok (Jan-Karel Kwisthout) yang menjadi sumber sekunder secara lantang menceritakan perjalanan Depok dari masa ke masa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Depok mengalami perubahan pemerintahan dalam setiap perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari Tanah Partikelir yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan (VOC) hingga di bebaskan dan memiliki tatanan pemerintahannya sendiri dengan struktur republik, yang dipimpin oleh seorang presiden. Menjalani kehidupan layaknya kelompok keturunan Belanda. Bahkan dapat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan melebihi daerah sekitarnya. Pemerintahan Depok mulai mengalami kemunduran yang sangat terasa ketika dimulai Pendudukan Jepang (1942 – 1945). Situasi di Politik Depok kembali bergolak setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya ketika terjadi gerakan revolusi karna ketimpangan yang terjadi antara Orang Depok dengan Masyarakat sekitar. Ketika akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kebebasan Depok pun akhirnya usai. Depok yang selama ini dipimpin seorang “Presiden” harus berakhir ketika Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 April 1949 mengeluarkan keputusan tentang penghapusan tanah – tanah partikelir di seluruh Indonesia The purpose of this research is to describe the changes in the Depok government during the Japanese occupation until the beginning of Indonesian independence in the period 1942 to 1952. This research use the historical methode, with the following steps heuristic, critics, interpretation, and historiography. Resources that can be used are primary and secondary sources. Among them, such as Reglement van het Land Depok (Buitenzorg, 1913) can be said to be a primary source because at a time when the Depok region formed an independent government. As for secondary sources in the form of books that are relevant to the development of the kretek cigarette industry in Kudus in 1933-1970. And the book Gedoran Depok: Social Revolution on the Edge of Jakarta 1945-1955 (Wenri Wanhar), Portrait of the Social & Cultural Life of the Depok Tempo Doeloe Society (Yano Jonathans), Traces - Past Traces of Depok (Jan-Karel Kwisthout) which became a secondary source out loud tells of Depok's journey from time to time. The results of this research indicate that Depok underwent a change of government in every course of Indonesia's history, starting from the Particleir Land owned by government officials (VOC) to being released and having its own governmental structure with a republican structure, led by a president. Live the life of a group of Dutch descent. It can even be said to have a level of well-being beyond the surrounding area. Depok administration began to experience a setback that was felt when the Japanese Occupation began (1942 - 1945). The situation in Depok Politics again flared up after Sukarno proclaimed Indonesia's independence. . The peak was when there was a revolutionary movement because of the imbalance between the Depok People and the surrounding Community. When the Dutch finally recognized Indonesian independence, Depok's freedom was finally over. Depok, which had been led by a "President", had to end when the Indonesian Government on April 8, 1949 issued a decision on the elimination of private lands throughout Indonesia

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dra. Ratu Husmiati, M. Hum. 2). Humaidi, M. Hum.
Subjects:	Ilmu Sejarah > Kronologis Sejarah
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User:	Users 4340 not found.
Date Deposited:	29 Aug 2020 13:09
Last Modified:	31 Aug 2020 14:49
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/8902

Actions (login required)

View Item