Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Syarat Keterpilihan Presiden Dua Pasang Calon (Analisis Terhadap Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44 P/HUM/2019)

ADITYA WIBOWO, . (2021) Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Syarat Keterpilihan Presiden Dua Pasang Calon (Analisis Terhadap Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan MA No. 44 P/HUM/2019). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (240kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (47kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dua pasang calon dan bagaimana akibat dari kedua putusan tersebut. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian studi pustaka, dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan. Sumber data primer dari penelitian ini adalah salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Salinan Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk data sekundernya, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan, artikel dalam jurnal, buku-buku, dan berita dalam media online yang memiliki hubungan dengan sumber data primer. Expert opinion pada penelitian ini adalah tenaga ahli MKD DPR RI dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan menganalisis isi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dua pasang calon. Hasil dari temuan penelitian ini memperlihatkan perbedaan pandangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dua pasang calon. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa penentuan pemenang Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu presiden yang hanya diikuti oleh dua pasang calon cukup melihat suara terbanyak saja. Sedangkan Mahkamah Agung mengatakan bahwa penentuan pemenang Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasang calon selain harus memperoleh suara terbanyak mutlak 50% + 1, suara tersebut juga harus tersebar sedikitnya 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Perbedaan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berdampak pada ketidakpastian hukum mengenai syarat ketepilihan Presiden dan Wakil Presiden dua pasang calon dan juga dapat berpotensi memperparah penyebaran berita disinformasi yang dapat dikonsumsi oleh peserta didik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda dalam menguji peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. Akibat dari kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung, Pemilu Presiden This study aims to analyze contents of the Constitutional Court Decisions and the Supreme Court Decisions which regulate the requirements of two candidate pairs in Presidential and Vice Presidential election and the consequences of these two decisions. This research categorizes as literature study, by utilizing library sources. This study used primary data sources, including copies of Constitutional Court Decisions and Supreme Court Decisions; and secondary data including laws and regulations, articles in journals, books, and news in online media that related with primary data sources. This study also included expert opinions from the MKD DPR RI and Professor of Constitutional Law at the University of Padjadjaran. Content analysis method were applied to analyze contents of the Constitutional Court Decision and the Supreme Court Decision which regulates the requirements of two candidate pairs in Presidential and Vice Presidential election. The results of this research findings show the different point of views from the Constitutional Court and the Supreme Court in regulating the requirements of two candidate pairs in Presidential and Vice Presidential election. The Constitutional Court mentioned that the determination of the winner in Presidential and Vice Presidential election which was only participated by two pairs of candidates was based on the highest number of votes. Meanwhile, the Supereme Court mentioned that the determination of the winner in Presidential and Vice Presidential election which was only participated by two pairs of candidates, besides should have obtained absolute majority of 50% + 1 votes, it must also be spread at least 20% in more than half of the provinces in Indonesia. This different opinion has an impact on legal uncertainty regarding the requirements of two candidate pairs in the Presidential and Vice Presidential election and might potentially exacerbate the spread of misinformation that could be consumed by students. Based on this results, it can be concluded that the Constitutional Court and the Supreme Court have different opinion in determining the laws and regulations regarding the requirements of two candidate pairs in the Presidential and Vice Presidential election. These different decisions lead to legal uncertainty regarding the requirements of Presidential and Vice Presidential election that was only followed by two pairs of candidates. Keywords: Constitutional Court Decision, Supreme Court Decision, Presidential Election

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H. 2). Mohammad Maiwan, Ph.D.
Subjects:	Ilmu Politik > Pancasila Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User:	Users 10752 not found.
Date Deposited:	26 Aug 2021 02:13
Last Modified:	26 Aug 2021 02:13
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/17276

Actions (login required)

View Item