SRI WAHYUNINGSIH, . (2009) PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (1989-2001). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (184kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (24kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (56kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (65kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (39kB) |
Abstract
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perkembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak perpustakaan itu menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada tahun 1989 hingga tahun 2001 ketika penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berpengaruh pada tugas dan wewenang Perpustakaan Nasional RI terhadap perpustakaan lain yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan, baik primer maupun sekunder. Sumber tertulis primer diantaranya adalah dokumen pribadi berupa kertas kerja Mastini Hardjoprakoso yang merupakan tokoh dan Kepala Perpustakaan Nasional RI, dan dokumen Perpustakaan Nasional RI. Sumber tersebut didukung dengan buku-buku, dan sumber lisan yang diperoleh melalui tokoh Perpustakaan Nasional RI, Drs. Supriyanto,M. Si. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya Perpustakaan Nasional RI merupakan sebuah lembaga yang berada dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Perpustakaan di lembaga tersebut dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Setelah statusnya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen pada tahun 1989, Perpustakaan Nasional RI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional RI dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Nasional yang mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengembangkan dan membina perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka, pelayanan informasi ilmu pengetahuan , teknologi dan kebudayaan. iii Pengembangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional diantaranya meliputi layanan perpustakaan, bahan pustaka, sumber daya manusia (pustakawan) dan masyarakat pemakai. Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terkait juga masalah wewenang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengalami penyesuaian. Perpustakaan Nasional RI sebagai LPND, juga termasuk di dalamnya sehingga Perpustakaan Nasional yang berada di tingkat Provinsi diserahkan kepada Pemerintah provinsi untuk menjadi Lembaga Teknis Daerah sebagai Badan atau Kantor. Dengan terbitnya Undang-Undang tersebut maka tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan perluasan wewenang pemerintah daerah dalam hal pengembangan perpustakaan daerah.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Additional Information: | 1). Dr. Umasih ; 2). Drs. Setiadi Sulaeman. |
Subjects: | Sejarah Dunia > Sejarah |
Divisions: | FIS > S1 Pendidikan Sejarah |
Depositing User: | Users 14614 not found. |
Date Deposited: | 18 Aug 2022 03:03 |
Last Modified: | 18 Aug 2022 03:03 |
URI: | http://repository.unj.ac.id/id/eprint/32646 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |