KEBIJAKAN HAK UANG PESANGON DAN ATAU HAK UANG PENGHARGAAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KUALITATIF PADA PT. BINTANG MITRA PRATAMA)

MUHAMMAD FAHRY SYAHLANSYAH, . (2022) KEBIJAKAN HAK UANG PESANGON DAN ATAU HAK UANG PENGHARGAAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KUALITATIF PADA PT. BINTANG MITRA PRATAMA). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (906kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (957kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (964kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hak pesangon dan atau uang penghargaan pada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja di masa pandemi covid-19 dan langkah hukum yang dapat diambil oleh pekerja untuk mendapatkan hak uang pesangon dari pemutusan hubungan kerja. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 3 orang informan mantan pekerja pada perusahaan dan 2 orang key informant yaituKepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dan Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada bulan April-Juni 2022. Adapun teknik kalibrasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Temuan penelitian ini menunjukkan kebijakan yang tertulis pada undang-undang ketenagakerjaan tentang uang pesangon dan atau uang penghargaan tidak berjalan karena tidak adanya uang pesangon dan atau uang penghargaan dikarenakan perusahaan dikatakan pailit karna banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan sedangkan omset atau pemasukan yang didapatkan tidak sebanding pada masa pandemi yang membuat perusahaan hampir pailit. Langkah hukum yang diambil mantan pekerja selaku informan pada PT.Bintang Mitra Pratama adanya proses bipartit dari pekerja dan perusahaan yakni direkrut kembali oleh perusahaan jika perusahaan sudah pulih kembali.Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan uang pesangon dan atau uang penghargaan hal yang harus dilakukan oleh pengusaha di dalam undang-undang ketenagakerjaan tetapi jika perusahaan dan pekerja melakukan proses bipartit untuk solusi secara bersama maka tidak adanya uang pesangon dan atau penghargaan. This study aims to determine the policy of severance pay and/or gratuity for workers affected by termination of employment during the COVID-19 pandemic and the legal steps that can be taken by workers to obtain severance pay rights from termination of employment. This study uses a qualitative approach with descriptive methods of data collection techniques, namely observation and interviews. Interviews were conducted with 3 former employees of the company and 2 key informants, namely the Head of the Industrial Relations and Worker Welfare Section and the Industrial Relations and Workers Welfare Section section in April-Juni 2022 . The data calibration technique used in this study is source triangulation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The findings of this study indicate that the policies written in the labor law regarding severance pay and or award money do not work because there is no severance pay and or award money because the company is said to be bankrupt because of the large number of expenses that must be incurred while the turnover or income earned not comparable during the pandemic that almost made the company bankrupt. The legal steps taken by former workers as informants at PT. Bintang Mitra Pratama are a bipartite process between workers and the company, namely being re-recruited by the company if the company has recovered.The conclusion of this study is that the policy of severance pay and/or reward is something that employers must do in the labor law but if the company and workers carry out a bipartite process for a joint solution, then there is no severance pay and or awards.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1. Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd
Subjects:	Ilmu Sosial > Industri, Buruh, Produksi Ilmu Sosial > Kondisi Sosial,Masalah Sosial,Reformasi Sosial
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User:	Users 14907 not found.
Date Deposited:	25 Aug 2022 01:37
Last Modified:	25 Aug 2022 01:38
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/33294

Actions (login required)

View Item