PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (STUDI KUALITATIF DI LPKA KELAS II JAKARTA)

SEKAR SAKINATUS SAADAH, . (2025) PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (STUDI KUALITATIF DI LPKA KELAS II JAKARTA). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text SEKAR_COVER_FISH UNJ.pdf Download (1MB)
	Text SEKAR_BAB 1_FISH UNJ.pdf Download (407kB)
	Text SEKAR_BAB 2_FISH UNJ.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB) | Request a copy
	Text SEKAR_BAB 3_FISH UNJ.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy
	Text SEKAR_BAB 4_FISH UNJ.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy
	Text SEKAR_BAB 5_FISH UNJ.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text SEKAR_DAFTAR PUSTAKA_FISH UNJ.pdf Download (395kB)
	Text SEKAR_LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP_FISH UNJ.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum di LPKA serta dampaknya terhadap anak binaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program pembinaan di LPKA Jakarta mencakup tiga komponen utama, yaitu pembinaan pendidikan formal yang dilaksanakan setiap hari dengan bekerja sama dengan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Kedua, kegiatan kemandirian diselenggarakan dengan bantuan pihak ketiga dengan jadwal tertentu. Beberapa bentuk kegiatan kemandirian adalah pelatihan otomotif, perikanan, perkebunan, sablon, dan tata boga. Ketiga, kegiatan pembinaan kepribadian yang berfokus pada pembentukan karakter diselenggarakan dengan pendampingan tenaga ahli, seperti pemuka agama dari Kementerian Agama, hingga anggota Kwartir Daerah/Cabang yang membantu penyelenggaraan kegiatan Pramuka. Terdapat kegiatan pembinaan yang berfokus pada kesadaran hukum anak binaan. Dikenal dengan penyuluhan hukum, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan PERADI. Materi penyuluhan disusun berdasarkan evaluasi kebutuhan masing-masing anak binaan, disampaikan dengan metode partisipatif, dan dalam kondisi tertentu juga dilakukan melalui pendekatan personal. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman anak tentang hak dan kewajiban hukum mereka serta konsekuensi dari tindakan melanggar hukum. Pelaksanaan program pembinaan di LPKA Jakarta berjalan cukup optimal, namun tantangan muncul saat anak kembali ke lingkungan sosial yang tidak mendukung. Stigma, minimnya keterlibatan masyarakat, dan kurangnya kesinambungan dukungan menghambat reintegrasi. Karena itu, pembinaan harus dilanjutkan dengan membangun ekosistem sosial yang suportif dan melibatkan sinergi antara lembaga, keluarga, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LPKA Kelas II Jakarta memiliki tiga program utama pembinaan, yakni pembinaan pendidikan formal, pembinaan kemandirian, dan pembinaan kepribadian. Adapun pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum di LPKA Jakarta dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang menjadi bagian dari pembinaan kepribadian. Kegiatan ini dilaksanakan secara massal dan berkala, dengan bekerja sama bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hingga PERADI. Pelaksanaan kegiatan yang rutin memberikan dampak positif terhadap pemahaman anak binaan. Meskipun pembinaan di LPKA Jakarta berjalan optimal, keberhasilan reintegrasi anak terhambat oleh stigma dan kurangnya dukungan sosial, sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara lembaga, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang suportif dan inklusif. Kata Kunci : Anak, pembinaan, kesadaran hukum, LPKA. ***** This study aims to explore the forms and implementation of legal awareness development in the Special Child Development Institution (LPKA) and its impact on juvenile inmates. The research adopts a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the rehabilitation program at LPKA Jakarta consists of three main components: formal education conducted daily in collaboration with Community Learning Centers (PKBM); life skills training provided on a scheduled basis with support from third-party institutions, including courses in automotive repair, fisheries, agriculture, screen printing, and culinary arts; and character-building activities aimed at personal development, facilitated by professionals such as religious leaders from the Ministry of Religious Affairs and members of the Regional or Branch Scout Councils. A specific aspect of character development focuses on raising legal awareness among juvenile residents through legal counseling sessions conducted in partnership with (LBH) and (PERADI). The materials are tailored to each child's needs, delivered using participatory methods, and occasionally through personalized approaches, aiming to improve their understanding of legal rights, obligations, and the consequences of unlawful behavior. While the internal implementation of these programs runs optimally, reintegration into society remains a challenge due to social stigma, limited public involvement, and the lack of sustained support. Therefore, successful rehabilitation requires not only institutional efforts but also the development of a supportive and inclusive social ecosystem through continuous collaboration between institutions, families, and communities. This study concludes that LPKA Class II Jakarta implements three main rehabilitation programs: formal education, vocational training, and character development. The implementation of legal awareness development is carried out through legal counseling, which is integrated into the character-building program. These sessions are conducted on a mass and regular basis in collaboration with Legal Aid Institutes (LBH) and the Indonesian Advocates Association (PERADI). The consistent delivery of this program has had a positive impact on the legal understanding of the juveniles. Although the rehabilitation programs within LPKA Jakarta are running optimally, the reintegration of the juveniles into society remains hindered by social stigma and a lack of community support. Therefore, sustained synergy among institutions, families, and communities is essential to foster a supportive and inclusive social ecosystem. Keywords : Juveniles, rehabilitation, legal awareness, LPKA.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1. Dr. Sanusi, S.H., M.H. ; 2. Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H.
Subjects:	Hukum > Hukum (Umum) Hukum > Hak Asasi Manusia
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User:	Users 28687 not found.
Date Deposited:	04 Aug 2025 06:43
Last Modified:	04 Aug 2025 06:43
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/57572

Actions (login required)

View Item