PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

INDRI JULIYANTI, . (2025) PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (923kB)
	Text BAB 1.pdf Download (408kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (392kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah yang akuntabel dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bantuan perangkat lunak Nvivo 12 untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kata kunci yang dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara bertahap dan terstruktur, sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan rutin seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta pengawasan internal dan eksternal oleh Inspektorat dan DPRD. Transparansi tercermin dari keterbukaan informasi anggaran yang dipublikasikan melalui media sosial dan situs resmi pemerintah, serta adanya upaya melibatkan lembaga pengawas dan penggunaan sistem digital seperti SIPD. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, dan belum optimalnya pemanfaatan media informasi publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi forum partisipatif untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.***** This study aims to analyze the role of accountability and transparency in budget management at the Regional Secretariat of Sumedang Regency. The background of this research is based on the importance of implementing good governance principles, particularly in regional budget management that is accountable and transparent. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with key informants from the Planning and Finance Division of the Regional Secretariat of Sumedang Regency. Primary data were collected through structured interviews, while secondary data were obtained from official documents and relevant literature. Data analysis was carried out qualitatively using Nvivo 12 software to identify dominant patterns, themes, and keywords. The results of the study indicate that budget management at the Regional Secretariat of Sumedang Regency has gradually and systematically implemented the principles of accountability and transparency in accordance with prevailing regulations, such as Government Regulation No. 12 of 2019, Ministry of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020, and Sumedang Regent Regulation No. 126 of 2022. Accountability is realized through the preparation of routine reports such as the Government Agency Performance Report (LKIP), Regional Government Administration Report (LPPD), and Accountability Report (LKPJ), as well as internal and external supervision by the Inspectorate and Regional House of Representatives (DPRD). Transparency is reflected in the openness of budget information published through social media and official government websites, along with efforts to involve oversight institutions and the use of digital systems such as SIPD. However, several challenges remain, including limited human resources, delays in reporting, and the suboptimal use of public information media. This study recommends strengthening information systems, improving the capacity of government officials, and optimizing participatory forums to support more open and accountable budget management.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Adam Zakaria S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CfrA., QIA., CRP ; 2). Hera Khairunnisa, SE., M.Ak
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi Ilmu Sosial > Keuangan Negara
Divisions:	FE > D IV Akuntansi Sektor Publik
Depositing User:	Users 30522 not found.
Date Deposited:	11 Aug 2025 08:13
Last Modified:	11 Aug 2025 08:13
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/59759

Actions (login required)

View Item