ANALISIS IMPLEMENTASI PMK NO 19 TAHUN 2025 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH UNTUK PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP)

NABILA ZAHRA NURALYA, . (2026) ANALISIS IMPLEMENTASI PMK NO 19 TAHUN 2025 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH UNTUK PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text File COVER.pdf Download (876kB)
	Text File BAB 1.pdf Download (216kB)
	Text File BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy
	Text File BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text File BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (892kB) | Request a copy
	Text File BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text File Daftar Pustaka.pdf Download (212kB)
	Text Lampiran & Daftar Riwayat Hidup.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelumnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 mengubah mekanisme tersebut menjadi skema investasi pemerintah dengan menunjuk Perum BULOG sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana sekitar Rp16,6 triliun untuk pengadaan gabah dan beras. Mengingat kebijakan ini masih relatif baru, kajian empiris mengenai implementasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan investasi pemerintah pada Perum BULOG, mengidentifikasi bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan CBP, serta mengkaji kendala yang dihadapi selama implementasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap beberapa informan serta didukung dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber, serta diinterpretasikan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III dan konsep akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme investasi telah diimplementasikan sesuai PMK Nomor 19 Tahun 2025 melalui rekening investasi khusus yang digunakan secara khusus untuk pengadaan gabah dan beras sehingga mengurangi ketergantungan terhadap kredit komersial. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan berkala, pengakuan dana investasi sebagai kewajiban kepada pemerintah, dashboard pemantauan Kementerian Keuangan, dan evaluasi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Kendala utama meliputi belum meratanya sosialisasi kebijakan, belum tersedianya sistem informasi investasi yang terintegrasi, belum finalnya SOP dan pedoman pelaporan khusus OIP, serta kompleksitas penilaian persediaan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola investasi sekaligus mendukung relevansi teori implementasi kebijakan Edward III dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Kata Kunci: Investasi Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Transparansi, Implementasi Kebijakan, Cadangan Beras Pemerintah ***** The Government Rice Reserve (CBP) was previously financed through the State Budget (APBN). Minister of Finance Regulation (PMK) Number 19 of 2025 altered this mechanism to a government investment scheme, designating Perum BULOG as the Government Investment Operator (OIP) to manage funds totaling approximately IDR 16.6 trillion for the procurement of unhusked rice and milled rice. Given the relative novelty of this policy, empirical studies regarding its implementation remain limited. This study aims to analyze the implementation of government investment management at Perum BULOG, identify forms of accountability in CBP management, and examine the obstacles encountered during implementation. A qualitative descriptive method was employed, utilizing data obtained through semi-structured interviews with key informants and supporting documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing with validity verified through source triangulation and was interpreted based on Edward III’s policy implementation theory and the concept of public accountability. The results indicate that the investment mechanism has been implemented in accordance with PMK Number 19 of 2025 via a dedicated investment account used specifically for rice procurement, thereby reducing reliance on commercial credit. Accountability is demonstrated through periodic reporting, the recognition of investment funds as a liability to the government, a Ministry of Finance monitoring dashboard, and evaluations based on Key Performance Indicators (KPIs). Key obstacles include uneven policy dissemination, the absence of an integrated investment information system, the lack of finalized Standard Operating Procedures (SOPs) and specific OIP reporting guidelines, and the complexity of inventory valuation. These findings underscore the importance of strengthening investment governance while affirming the relevance of Edward III’s policy implementation theory and public accountability concepts in the execution of government investments. Keywords: Government Investment, Public Accountability, Transparency, Policy Implementation, Government Rice Reserve

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Hera Khairunnisa, S.E, M.Ak. ; 2). Dwi Kismayanti Respati, S.Pd., M.Ak.
Subjects:	Ilmu Sosial > Perdagangan, e-commerce > Akuntansi Ilmu Sosial > Keuangan Negara
Divisions:	FE > D IV Akuntansi Sektor Publik
Depositing User:	Nabila Zahra Nuralya .
Date Deposited:	20 Aug 2026 04:12
Last Modified:	20 Aug 2026 04:12
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/72167

Actions (login required)

View Item