MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN MALADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN (Studi Deskriptif pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya)

SAIFUL HIDAYAT, . (2020) MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN MALADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN (Studi Deskriptif pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (320kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis - jenis laporan maladministrasi apa saja dalam bentuk penundaan berlarut kemudian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya dalam menyelesaikan laporan pengaduan pelayanan publik penundaan berlarut sebagai bentuk peran Ombudsman dalam pemenuhan kembali hak warga negara dalam menerima pelayanan publik yang baik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan informan dan Key informan kemudian untuk melengkapi data dilakukan studi dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Asisten pemeriksaan pada Unit Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Sedangkan Key Informannya adalah Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis - jenis laporan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut diklasifikasikan berdasarkan substansinya. Diantaranya adalah substansi agrarian, kepolisian dan adminduk. Dalam mekanisme penyelesaian maladministrasi yang dilakukan Ombudsman sudah sesuai pada Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017. Akses bagi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan maladministrasi pun mudah. Pelaporan dapat dilakukan melalui datang langsung, whatsapp, email, surat, telepon dan media sosial. Keterlibatan pelapor saat mekanisme pelaksanaan penyelesaian malaadministrasi yaitu permintaan keterangan dan informasi, Selain itu juga keterlibatannya merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam pelayanan publik, namun dalam pelaksanaan proses penyelesaian atau secara substansial belum sepenuhnya memenuhi tahapan-tahapan yang dimiliki. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses penyelesaian maladministrasi yang dilakukan Ombudsman. Kendala tersebut berasal dari internal dan eksternal. Kendala internalnya meliputi anggaran dana, serta sumber daya manusia yang belum proporsional. Kemudian untuk kendala eksternalnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan kewenangan dan fungsi Ombudsman. Kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah terdapat jenis - jenis laporan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut yang diklasifikasikan berdasarkan substansinya. Diantaranya adalah substansi agrarian, kepolisian dan adminduk. Kemudian Ombudsman dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian maladministrasi sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017. Namun masih terdapat kendala dilapangan dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian maladministrasi tersebut. Dengan kendala yang ada tersebut berpengaruh pada proses penyelesaian maladministrasi, yang berakibat pada terhambatnya proses pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. The purpose of this study is to determine the types of maladministration reports in the form of protracted delays and to find out how the implementation of the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in Jakarta Raya Representatives in completing reports of protracted public service complaints as a form of Ombudsman's role in fulfilling the rights of citizens to receive public services the good one. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. The data in this study were obtained through interviews with informants and key informants. Then, to complete the data, a documentation study was carried out. The informant of this research is the assistant examination at the Ombudsman Examination Unit of the Republic of Indonesia Representative of Jakarta Raya. Meanwhile, the key informants are the Head of the Audit Assistant and the Head of the Ombudsman Representative Office for Jakarta Raya. The results of this study indicate that the types of maladministration reports are in the form of a protracted change in classification based on their substance. Among them are the substance of agrarian, police and administration. In resolving maladministration by the Ombudsman, it is in accordance with the Ombudsman Regulation Number 26 of 2017. Access for the public in reporting suspected cases of maladministration is also easy. Reporting can be done by coming in person, WhatsApp, email, letter, telephone, and social media. The involvement of the reporter at the completion of the settlement of mal-administration, namely requests for information and information. In addition, the interaction is a form of supervision in public services, but in the implementation of the settlement process or substantially does not meet the stages that are owned. This happened because there were several problems that affected the Ombudsman's resolution of maladministration. These constraints come from internal and external. Internal constraints include the disproportionate budget for funds and human resources. Ombudsman. The conclusion that can be put forward based on the results of this study is that there are types of maladministration reports in the form of protracted reports classified based on their substance. Among them are the agrarian substance, the police, and the administration. Then the Ombudsman implements maladministration resolution in accordance with Ombudsman Regulation Number 26 of 2017. With the existing obstacles affecting the process of resolving maladministration, which results in obstruction of the process of fulfilling citizens' rights to get good public services.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1). Irawaty, SH., MH., Ph.D. ; 2). Dwi Afrimetty T., SH., MH.
Subjects:	Hukum > Organisasi dan Manajemen di Bidang Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions:	FIS > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User:	Users 4237 not found.
Date Deposited:	21 Aug 2020 15:23
Last Modified:	21 Aug 2020 20:38
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/8504

Actions (login required)

View Item