KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEKOLAH DASAR SWASTA DI JAKARTA SELATAN (1999-2009)

AGUNG ALIF MAHENDRA, . (2023) KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEKOLAH DASAR SWASTA DI JAKARTA SELATAN (1999-2009). Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

[img] Text
01 COVER.pdf

Download (1MB)
[img] Text
02 BAB I.pdf

Download (327kB)
[img] Text
03 BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (376kB) | Request a copy
[img] Text
04 BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (402kB) | Request a copy
[img] Text
05 BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (298kB) | Request a copy
[img] Text
06 DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (363kB)
[img] Text
07 LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (257kB) | Request a copy

Abstract

Agung Alif Mahendra. Kebijakan Pemerintah Tentang Sekolah Dasar Swasta Di Jakarta Selatan (1999-2009). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta,2023. Skripsi ini meneliti Kebijakan Pemerintah Tentang Sekolah Dasar Swasta Di Jakarta Selatan (1999-2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah bagi sekolah dasar swasta serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah pada masa Reformasi dalam memajukan pendidikan sekolah dasar swasta. Periode awal penelitian ini adalah pendidikan di masa Orde Lama masih sangat jauh dari yang diharapkan, seperti pemberantasan buta huruf karena di masa itu masih banyak pergolakan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan kondisi politik maupun sosial Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sedangkan periode akhir penelitian ini adalah bagaimana upaya dari pemerintah untuk mendukung keberlangsungan sekolah dasar swasta melalui kebijakan Bantuan Operasional Sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan model deksriptif naratif yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kririk sumber), interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Kebijakan pendidikan khususnya dalam hal pendanaan terdapat diskriminasi antara sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta. Melihat perbedaan ini sebagai suatu masalah yang akhirnya menjadi dikotomi antara sekolah dasar swasta dan sekolah dasar negeri. Dikotomi ini diperparah dengan kualitas pendidikan yang berbanding lurus dengan mahalnya biaya pendidikan, sehingga pengajar-pengajar yang tidak maksimal dalam hal mengajar disebabkan adanya perbedaan tersebut. (2) Adanya dana BOS/Bantuan dari pemerintah, tidak serta merta membuat sekolah dasar swasta bebas dari pungutan/biaya sekolah, melainkan tetap melakukan pungutan/permintaan dana untuk biaya sekolah. Hal ini dikarenakan dana BOS ini tidak menutupi beban gaji untuk guru. Disamping itu ternyata hal ini juga telah dilanggengkan bertahun-tahun saat Orde Baru berkuasa, dimana sekolah dasar swasta, tidak banyak mendapat bantuan sehingga secara kualitas jauh tertinggal dari sekolah negeri yang dibangun dan didanai penuh oleh pemerintah. Pembangunan sekolah yang diinisiasi oleh masyarakat seharusnya dibantu dalam hal pembiayaan oleh pemerintah, mengingat bahwasannya sekolah-sekolah ini pasti membutuhkan dana subsidi dari pemerintah untuk menjalankan sekolah tersebut. Dengan kata lain, pemerintah juga harus mampu mendukung pembiayaan sekolah dasar swasta tersebut. Namun, seiring dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru, tentu membawa angin segar bagi kondisi pendidikan di Indonesia, akan tetapi hal itu tidak serta merta menghilangkan masalah yang ada pada pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal sekolah dasar swasta ini. Kata Kunci : Sekolah Swasta, Dana Bos, Pendidikan Agung Alif Mahendra. Government Policy Concerning Private Elementary Schools in South Jakarta (1999-2009). Thesis. History Education Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2023. This thesis examines Government Policy Regarding Private Elementary Schools in South Jakarta (1999-2009). This study aims to find out government policies for private elementary schools and find out how the government's efforts during the Reformation period were in advancing private elementary school education. The initial period of this research is that education during the Old Order era was still far from what was expected, such as eradicating illiteracy because at that time there were still many upheavals that occurred in Indonesia which caused Indonesia's political and social conditions to not go well. While the final period of this research is how the government's efforts to support the sustainability of private elementary schools through the School Operational Assistance policy and improving teacher welfare. The research method used in this study is the historical method with a descriptive narrative model consisting of four stages, namely heuristics (source gathering), verification (source critique), interpretation, and historiography. The results of the research show that: (1) Education policy, especially in terms of funding, discriminates between public and private schools. Seeing this difference was a problem that eventually became a dichotomy between private schools and public schools. This dichotomy is exacerbated by the quality of education which is directly proportional to the high cost of education so teachers who are not optimal in terms of teaching are due to this difference. (2) The existence of BOS funds/Assistance from the government, does not necessarily make private schools free from levies/school fees but instead continue to collect/request funds for school fees. This is because the BOS funds do not cover the salary burden for teachers. Besides that, it turns out that this has also been perpetuated for years when the New Order was in power, where private schools did not receive much assistance so in terms of quality, they were far behind public schools which were built and fully funded by the government. The construction of schools initiated by the community should be assisted in terms of financing by the government, bearing in mind that these schools definitely need subsidized funds from the government to run these schools. In other words, the government must also be able to support the financing of these private schools. However, the collapse of the New Order, certainly brought fresh air to the condition of education in Indonesia, but this did not necessarily eliminate the problems that exist in education in Indonesia, especially in the case of private schools. Keywords: Private Schools, BOS Funds, Education

Item Type: Thesis (Sarjana)
Additional Information: 1). Dr. Abrar, M.Hum. 2). Dr. Kurniawati, M.Si.
Subjects: Ilmu Sejarah > Kumpulan Peristiwa Tertentu
Divisions: FIS > S1 Pendidikan Sejarah
Depositing User: Users 16935 not found.
Date Deposited: 01 Mar 2023 01:12
Last Modified: 01 Mar 2023 01:12
URI: http://repository.unj.ac.id/id/eprint/37493

Actions (login required)

View Item View Item