ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019-2023

MASNITA SARI, . (2025) ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019-2023. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text Cover.pdf Download (959kB)
	Text BAB I.pdf Download (255kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (279kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Luasnya wilayah serta beragamnya karakteristik daerah menimbulkan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan merata. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bertujuan mendorong kemandirian daerah, peningkatan layanan publik, serta optimalisasi potensi lokal. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pajak daerah sebagai komponen utama. Pajak ini merupakan kewajiban masyarakat yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerimaan PKB dan BBNKB tergolong efektif hingga sangat efektif. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, baik untuk PKB (43%) maupun BBNKB (26%). Meski pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada 2020, kondisi ini membaik berkat digitalisasi layanan, insentif fiskal, serta kerja sama lintas lembaga. Kendala seperti keterlambatan balik nama kendaraan, data yang belum mutakhir, dan tunggakan pajak masih terjadi. Namun, langkah strategis yang dilakukan Bapenda berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan daerah. ***** Indonesia as a unitary state consists of various provinces, cities and regencies that have a strategic role in national development. The vast area and diverse characteristics of the regions pose challenges in realising effective and equitable governance. To answer these challenges, the government implemented a regional autonomy policy through Law No. 23/2014, which aims to encourage regional independence, improve public services, and optimise local potential. The success of the implementation of regional autonomy can be measured through local own- source revenue (PAD), with local taxes as the main component. This tax is a community obligation whose proceeds are used for regional welfare, as stipulated in Law Number 28 of 2009. This research uses a qualitative method with a case study approach conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province. The focus of the research is to analyse the effectiveness of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) revenues in the 2019-2023 period. The results showed that in general, PKB and BBNKB revenues were classified as effective to very effective. South Jakarta is the region with the largest contribution, both for PKB (43%) and BBNKB (26%). Although the COVID-19 pandemic caused a decline in 2020, this condition improved thanks to service digitalisation, fiscal incentives, and cross-agency cooperation. Obstacles such as delays in vehicle title transfer, outdated data, and tax arrears still occur. However, the strategic steps taken by Bapenda have succeeded in increasing taxpayer compliance and maintaining regional revenue stability.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Additional Information:	1) Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak. ; 2) Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak.
Subjects:	Ilmu Sosial > Pajak dan Perpajakan
Divisions:	FE > D IV Akuntansi Sektor Publik
Depositing User:	Masnita Sari .
Date Deposited:	14 Aug 2025 01:27
Last Modified:	14 Aug 2025 01:27
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/60523

Actions (login required)

View Item