MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN

MELDASARI, . (2020) MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN. Doktor thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

	Text Cover_7647158182.pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 75 tahun 2014, sebagai dasar atau kebijakan untuk menempatkan tenaga kesehatan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di Indonesia. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara maksimal. Kebijakan yang digunakan oleh Puskesmas untuk melakukan operasi Puskesmas adalah berdasar PMK nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di 6 Puskesmas di Kota Banjarbaru, provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada proses penempatan tenaga kesehatan: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan Discrepancy Evaluation Model (DEM) oleh Malcolm Provus. Informan adalah pejabat Dinas Kesehatan di Kota Banjarbaru, petugas Puskesmas, dan masyarakat. Berdasarkan definisi puskesmas bahwa prioritas pelayanan kesehatan masyarakat mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) daripada kuratif, namun hasil penelitian menunjukkan fungsi preventif masih dirangkap oleh tenaga kesehatan yang juga melaksanakan fungsi kuratif, sehingga pelaksanaan program-program pencegahan menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan karena dalam perencanaan SDM Kesehatan di puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru masih belum menyiapkan rumah jabatan untuk posisi tenaga Promosi Kesehatan yang menjalankan fungsi pencegahan. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dalam tahap 1) perencanaan terjadi ketidaksesuaian antara standar kebijakan tentang puskesmas (S) dengan kenyataan di lapangan (Performance-P); sehingga berdampak pada tahap 2) rekrutmen, terjadi kesenjangan tingkat tinggi; juga pada tahap 3) seleksi, terjadi kesenjangan yang sangat tinggi; serta pada tahap 4) penempatan, juga terjadi kesenjangan tingkat tinggi; dan akhirnya pada tahap 5) pemberdayaan, terjadi kesenjangan tingkat tinggi atau terdapat banyak kesenjangan antara (S) atau standar dalam peraturan terhadap P atau performance di lapangan. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Tenaga Kesehatan, Manajemen SDM, Puskesmas, Discrepancy Evaluation Model (DEM) *********  ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of the Regulation of Minister of Health (RMH) of Indonesia Number 75 the year 2014, as the basis or policy to place health care workers of Puskesmas (Community Health Center in Indonesia). Placement is the assignment or reassignment of an employee to a new job. Health workers have an important role to improve the quality of health services to the maximum. The policy used by the Puskesmas to do Puskesmas’s operations is the decision of the RMH of Indonesia number 75 the year 2014 about Puskesmas. This research is qualitative research conducted in 6 Puskesmas’s in Banjarbaru City, South Kalimantan province in the year 2018. The research focused on the process of health worker placement: planning, recruitment, selection, placement, and empowerment. The method of study used the Discrepancy Evaluation Model by Malcolm Provus. The informants are the official of the Office of Health at Banjarbaru City, the official of Puskesmas, and the community. Based on the definition of puskesmas, the priority of public health services prioritizes preventive action rather than curative, but the results show that the preventive function is still held by health workers who also carry out a curative function, so the implementation of prevention programs is not optimal. This is because in the planning of health human resources at puskesmas, the Banjarbaru City Health Office has not yet prepared a structural position for the Health Promotion personnel who carry out the function of prevention. So this research results in the following conclusions: in stage 1) there is a discrepancy between the policy standards regarding the Puskesmas (S) and the reality on the ground (Performance-P); so as to have an impact on stage 2) recruitment, there is a high level of discrepancies; also at stage 3) selection, there is a very high discrepancy; as well as at stage 4) placement, there is also a high level of discrepancies; and finally at stage 5) empowerment, there is a high level discrepancy or there are many gaps between (S) or standards in regulations against P or performance in the field. Keywords: Policy Evaluation, Health Workers, HR Management, Puskesmas, Discrepancy Evaluation Model (DEM)

Item Type:	Thesis (Doktor)
Additional Information:	1). Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd. ; 2). Dr. Fahmi Idris, SE, MH.
Subjects:	Ilmu Sosial > Kondisi Sosial,Masalah Sosial,Reformasi Sosial Manajemen > Manajemen Sumber Daya Manusia
Divisions:	PASCASARJANA > S3 Ilmu Manajemen
Depositing User:	Users 7199 not found.
Date Deposited:	22 Oct 2020 12:02
Last Modified:	22 Oct 2020 12:02
URI:	http://repository.unj.ac.id/id/eprint/11376

Actions (login required)

View Item